Jember – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati MZA Djalal agar tidak meremehkan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan APBD 2014.
Hasil audit BPK menunjukkan laporan keuangan APBD 2014 wajar dengan pengecualian (WDP). Ini berarti ada penurunan opini, yang sebelumnya BPK menilai laporan keuangan APBD 2013 wajar tanpa pengecualian.
“Hendaknya bupati tidak menganggap remeh opini BPK. Apalagi hanya sekedar menganggap bahwa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang telah diberikan BPK RI hanya dikarenakan adanya perubahan standar penilaian,” kata juru bicara Fraksi PKS Nur Hasan, Rabu (10/6/2015).
Nur Hasan meminta agar opini BPK ini dipahami identik dengan adanya kekurangan dalam manajerial pengelolaan pemerintahan Kabupaten Jember. “Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI harus benar-benar dijadikan acuan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014.” Kata Nur.
FPKS berharap hasil pemeriksaan tidak hanya memuaskan pada sisi yuridis dan administrasi. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan harus pula berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember.
“Pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 minimal memberikan gambaran informasi dan terukurnya keuangan daerah. Pembahasan LPP APBD bukan hanya rutinitas belaka, namun harus dipahami sebagai sebuah tuntutan terhadap proses akuntabilitas pelaksanaan APBD,” kata Nur Hasan.
Artikel Terkait :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar